PD BPR BKK Purwokerto Perpanjangan MoU Dengan Kejari Purwokerto

BKK1Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto kembali menandatangani MoU dengan PD BPR BKK Purwokerto, di Aula PD BPR BKK Purwokerto, Rabu (15/11/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto, Rina Virawati, SH. MH., menuturkan, penandatangan nota kesepahaman itu, mengacu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2) disebutkan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan mewakili Pemerintah dengan Surat Kuasa Khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan. ‘’PD BPR BKK Purwokerto sudah meminta perpanjangan kerja sama dengan kami, misalnya ada kredit macet bisa melakukan penagihan.

BKK2Demikian halnya ketika ada peristiwa hukum lainnya, contohnya ada gugatan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri, setelah menerima SKK pihaknya akan mewakili PD BPR BKK maju di persidangan. Upaya itu dapat dilakukan karena di dalamnya ada unsur keuangan negara. ‘’Nanti secara berkelanjutan, kami akan mengisi materi pencerahan dan pelatihan supaya tidak terjerat hukum, “ imbuhnya.

Untuk mengatasi kredit bermasalah, Dirut PD BPR  BKK Purwokerto, Sugeng Prijono, SE, menyatakan perbankan pasti mempunyai kredit bermasalah. Dari data yang ada, pihaknya telah memilah kredit yang sulit ditagih. ‘’Terkait dengan hal ini, kami meminta bantuan Kejari Purwokerto. Kemudian akan terbit Surat Kuasa Khusus (SKK).

BKK4Pemanggilan nasabah yang dilakukan Kejari bersama PD BPR BKK Purwokerto sifatnya persuasif. Lebih intensif melakukan komunikasi antar kedua belah pihak supaya nasabah bisa segera menyelesaikan tanggungan kredit macet, ujarnya. (F16)